Home
news
Biaya Nikah Baru, KaKanwil Antisipasi Protes Masyarakat

Biaya Nikah Baru, KaKanwil Antisipasi Protes Masyarakat


Selasa, 2014-10-14 - 12:04:38 WIB

Ngawi,Staingawi— Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah baru menyusul keluarnya SE Sekjen Kemenag tentang pelaksanaan PP tersebut yang mulai efektif berlaku per tanggal 10 Juli 2014, Direktorat Jenderal mengambil langkah cepat dengan mengundang KaKanwil, Kabid Urais, dan Bimas seluruh Indonesia ke Jakarta (16/7) untuk menerima penjelasan terkait dengan hal tersebut. Dalam sambutan pengarahannya, Pgs. Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA berpesan agar Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indoensia mengantisipasi kemungkinan adanya protes dari masyarakat.  

Lebih lanjut Djamil mengatakan bahwa terbitnya PP 48 tahun 2014 ini telah kita lalui dengan penuh lika-liku dan proses yang sangat panjang. “Pada akhir tahun 2013, kami menyampaikan kemungkinan terbit bulan Februari 2014. Namun ternyata ada revisi dan perlu pembahasan ulang, sehingga pada bulan Maret kami bilang, ya kita tunggu saja”, cetus Dirjen PHU ini dengan nada bergurau.  

“Terus terang, proses terbitnya ini memang bukan hal yang simpel. Butuh kajian mendalam agar tidak ada yang bertentangan dengan aturan lain. Draft tersebut direvisi ulang karena adanya aturan bahwa pengurusan dokumen kependudukan tidak boleh dikenakan biaya. Sehingga, penerapan tarif Rp 600 itu bukanlah biaya pencatatan, tetapi sebagai pengganti jasa profesi dan transport bagi penghulu karena bekerja di luar kantor dan jam kerja”, tandasnya.  

Terkait dengan biaya single sebesar Rp 600 ini berlaku bagi pelaksanaan nikah di luar kantor KUA, sementara jika dilakukan di KUA dikenakan biaya Rp 0,- (gratis). Hal ini berlaku kepada semua kondisi, termasuk jika pernikahan dilaksanakan di rumah yang berdekatan dengan KUA. “Kalau ada rumah di belakang KUA, sementara pernikahan dilaksnakan di rumah, tetap dikenakan biaya Rp 600”. Pokoknya, jika di luar KUA bayarnya sama”, ungkap Djamil.

Hadir pula para pimpinan bank penerima setoran PNBP NR, yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Wakil dari mereka telah menyampaikan teknis penyetoran uangnya.

Sumber : Bimas Islam


Share Berita